GerbangKalbar.com, Sintang, Kalbar – Wakil Bupati Sintang Florensius Ronny memberikan peringatan serius mengenai kondisi keuangan daerah dan desa yang mengalami penyusutan drastis pada tahun ini.
Menyikapi keterbatasan anggaran tersebut, ia mengajak seluruh masyarakat di tingkat desa, dusun, hingga RT untuk kembali menghidupkan budaya luhur gotong royong sebagai solusi pembangunan.
Pesan ini disampaikan Florensius Ronny saat melantik empat Kepala Desa Terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu di Balai Praja Kantor Bupati Sintang pada Rabu, 4 Februari 2026.
Ronny mengungkapkan bahwa kondisi keuangan di tingkat desa maupun Kabupaten Sintang saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja akibat kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat.
Menurutnya, saat ini daerah sedang menghadapi tantangan besar karena aspirasi dan kebutuhan pembangunan masyarakat terus meningkat di tengah anggaran yang justru berkurang.
Ini menjadi tantangan bagi para pemimpin di desa dan daerah untuk terus menumbuhkan semangat kebersamaan guna melewati masa-masa sulit ini, ujar Florensius Ronny.
Salah satu strategi yang ditekankan oleh Wakil Bupati adalah memperkuat kembali kerja bakti untuk menangani kerusakan infrastruktur skala kecil di lingkungan warga.
Ronny menyoroti fenomena masyarakat saat ini yang dinilai mulai enggan melakukan kerja bakti secara mandiri.
Ke depan, jika ada jembatan yang berlubang sedikit atau jalan yang rusak ringan, ia meminta warga memperbaikinya secara swadaya melalui gotong royong.
Kebersamaan di tengah masyarakat ini perlu diperkuat lagi karena kita tidak bisa terus-menerus bergantung sepenuhnya pada anggaran pemerintah yang sedang terbatas, tegasnya.
Data yang dipaparkan Wakil Bupati menunjukkan penurunan angka yang sangat signifikan pada sektor dana desa.
Dia merinci bahwa Anggaran Dana Desa (ADD) yang biasanya mencapai Rp1 miliar per desa, tahun ini dan ke depan diprediksi hanya akan berada di kisaran Rp200 juta hingga Rp300 juta saja.
Kondisi serupa terjadi pada APBD Kabupaten Sintang yang mengalami penyusutan dari angka Rp2,1 triliun menjadi hanya Rp1,8 triliun.
Penurunan ini memaksa pemerintah daerah dan desa untuk lebih selektif dan kreatif dalam mengelola program pembangunan demi kepentingan publik.
Tidak ada komentar